Nazaruddin kemungkinan diekstradisi

Pemerintah Indonesia kemungkinan akan menggunakan mekanisme deportasi untuk memulangkan mantan bendahara partai Demokrat, Nazaruddin, dari Bogota Kolombia. 

Mekanisme ini dilakukan karena Indonesia belum memiliki perjanjian ekstradisi dengan Kolombia. Kolombia sendiri dikabarkan mempermasalahkan Nazaruddin karena menggunakan paspor orang lain.

Nazaruddin saat ini telah dibawa ke Bogota, Kolombia, dalam pengawasan penuh dari Interpol setelah sebelumnya ditangkap di Cartagena, Minggu (07/08).

Ketika ditangkap, mantan bendahara Partai Demokrat itu diduga tengah berupaya melanjutkan pelariannya ke Venezuela. Sebelumnya dia sempat terendus berada di Singapura, Kamboja, Spanyol dan Dominika.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Patrialis Akbar menyebut, Nazaruddin bisa dengan bebas bepergian ke sejumlah negara tersebut, karena menggunakan paspor adiknya.

Patrialis menduga Nazaruddin mulai menggunakan paspor adiknya saat keluar dari Singapura Juni lalu.

"Itu paspor orang lain, Syarifudin yang telah kita cabut dan kita sampaikan resmi ke pemerintah Kolombia," kata Patrialis.

Pelanggaran di Kolombia

"Pemerintah Kolombia punya hak untuk memeriksa karena pelanggaran Nazaruddin adalah pemalsuan identitas ilegal"

Anton Bahrul Alam

Sementara itu, Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Inspektur Jenderal Polisi Anton Bahrul Alam mengatakan tim gabungan polisi dan komisi pemberantasan korupsi, KPK berada di Kolombia terkait rencana pemulangan Nazaruddin.

Menurut Anton, opsi yang paling memungkinkan untuk memulangkan Nazaruddin adalah dengan menggunakan mekanisme deportasi karena Indonesia tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Kolombia.

"Pemerintah Kolombia punya hak untuk memeriksa karena pelanggaran Nazaruddin adalah pemalsuan identitas ilegal. Mudah-mudahan kita bisa dapat jawaban, mereka bisa memulangkan dan dideportasi," kata Anton.

Belum dapat diketahui secara pasti kapan buronan KPK ini akan dikembalikan ke Indonesia. Tetapi yang pasti, ketika dia mendarat di Jakarta, sejumlah kasus korupsi telah menantinya.

Selain kasus korupsi proyek wisma atlet SEA Games 2011, belakangan juga diketahui perusahaan milik Nazaruddin juga terlibat dalam sejumlah proyek yang menggunakan uang negara.

Saat dalam pelarian, Nazaruddin berulang kali membeberkan keterlibatan sejumlah tokoh Partai Demokrat yang terlibat dalam beberapa kasus korupsi.

KPK fokus ke kasus wisma atlet

Aksi meminta agar presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyelesaikan kasus-kasus korupsi

Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, yang menangani sejumlah perkara yang melibatkan Nazarudin, menyatakan akan fokus pada penyelidikan dugaan keterlibatannya dalam kasus korupsi pembangunan Wisma Atlet SEA Games.

KPK juga akan menindaklanjuti keterangan Nazarudin yang menyebut sejumlah nama pejabat, politisi, serta pimpinan KPK yang disebutnya terlibat dalam kasus tersebut.

Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, jika nanti Nazarudin tiba di Indonesia, pihaknya akan memeriksanya dalam kasus korupsi yang disangkakan kepadanya.

Selain itu, KPK akan menggunakan keterangan Nazarudin yang menyebut dugaan keterlibatan beberapa pimpinan KPK dalam kasus korupsi yang melibatkan dirinya.

Johan menambahkan, keterangan itu akan menjadi bahan bagi Komite Etik KPK untuk mengetahui ada tidaknya pelanggaran etik terhadap pimpinan lembaga itu.

"Nazaruddin adalah buronan KPK dan tersangka kasus yang ditangani KPK...tentu yang pertama yang dilakukan melakukan pemeriksaan sebagai tersangka," kata Johan.

Bongkar kasus korupsi politik

"Ini bisa menjadi momentum untuk membongkar korupsi politik. Bagaimana aliran uang yang masuk ke partai atau yang masuk ke elit partai, ini yang perlu dibongkar"

Ade Irawan

Tetapi Johan menekankan, untuk sementara KPK baru mengkaitkan Nazarudin dalam kasus korupsi Wisma Atlet SEA Games.

Lembaga Pemantau Korupsi Indonesia, ICW berharap KPK bisa memanfaatkan keterangan Nazarudin untuk membongkar keterlibatan berbagai pihak, termasuk pejabat atau politikus di DPR, dalam kasus korupsi tersebut.

Pegiat ICW Ade Irawan mengatakan aliran dana dalam kasus tersebut mungkin digunakan untuk kepentingan partai politik.

"Ini tantangan bagi KPK, bila mereka hanya menyisir masalah di pinggir saja, tanpa menyentuh akar masalah, kasus semacam ini akan terus terjadi," kata Ade.

"Ini bisa menjadi momentum untuk membongkar korupsi politik. Bagaimana aliran uang yang masuk ke partai atau yang masuk ke elit partai, ini yang perlu dibongkar," tambahnya.

Dalam sejumlah keterangan kepada media dari lokasi pelariannya, Nazarudin menyebutkan bahwa aliran dana uang suap sejumlah proyek termasuk wisma atlet masuk ke kantong sejumlah politikus.

Tuduhan ini dibantah oleh mereka yang disebutkan oleh Nazarudin, termasuk Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum.

Penangkapan Nazarudin juga mendapat perhatian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga merupakan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.

Dalam pernyataannya Senin (08/08), presiden meminta agar Nazaruddin menyebutkan siapa saja dan dari partai mana saja yang terlibat dalam dugaan suap wisma atlet, termasuk juga menjelaskan keterlibatan kader Demokrat dalam kasus suap itu.